fiani gibson
Hellyana: Figur Politik di Bangka Belitung
Hellyana merupakan sosok yang dikenal di kancah politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Ia menjabat sebagai Wakil Gubernur Bangka Belitung setelah memenangkan Pemilihan Kepala Daerah bersama pasangannya pada Pilkada 2024. Sebelum menjadi wakil kepala daerah, Hellyana aktif sebagai politisi di DPRD Babel dan pernah memegang sejumlah posisi penting di lembaga legislatif.
Sebagai wakil gubernur, Hellyana tergolong figur publik yang kerap hadir dalam berbagai kegiatan pembangunan daerah. Ia juga memiliki basis dukungan kuat dari sejumlah partai politik, termasuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta partai koalisi lain yang mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur saat Pilkada. Namun kariernya kini tersandung persoalan hukum terkait dugaan penggunaan ijazah palsu, kasus yang mencuat dan menjadi perhatian publik nasional.
Latar Belakang Pendidikan Hellyana
Kasus ini bermula dari laporan yang menuding Hellyana menggunakan dokumen ijazah yang tidak sesuai fakta. Berdasarkan data yang muncul di pangkalan data pendidikan tinggi resmi, tercatat Hellyana baru terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun 2013. Padahal, dalam fotokopi ijazah yang beredar disebutkan bahwa ia lulus pada tahun 2012. Ketidaksesuaian ini menjadi dasar pembuatan laporan ke aparat penegak hukum.
Perbedaan tahun masuk dan tahun kelulusan itu memicu dugaan bahwa ijazah tersebut tidak sah. Kelompok pelapor kemudian mengadukan hal itu ke polisi, menyatakan bahwa penggunaan gelar akademik berdasarkan ijazah yang dipersoalkan bisa merugikan publik dan melanggar hukum nasional.
Laporan dan Proses Hukum
Pada pertengahan 2025, seorang warga secara resmi melaporkan Hellyana ke aparat kepolisian atas dugaan penggunaan ijazah palsu. Laporan itu diterima oleh penyidik dan kemudian dilimpahkan ke Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri karena indikasi tindak pidana terjadi di lebih dari satu lokasi. Hal ini membuat status hukum perkara dinaikkan ke tingkat penyidikan.
Pemeriksaan dan Klarifikasi Hellyana
Hellyana dipanggil untuk diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri. Kuasa hukumnya menyampaikan sejumlah bukti pembelaan, termasuk ijazah asli serta dokumen pendukung lain seperti transkrip nilai, foto wisuda, dan identitas dosen pembimbing. Hellyana bersikap kooperatif selama pemeriksaan berlangsung.
Pemeriksaan berlangsung selama beberapa jam, dengan banyak pertanyaan diajukan terkait kronologi pendidikan dan penggunaan gelar akademik itu. Pihak kuasa hukum berupaya menunjukkan bukti untuk menanggapi tuduhan dan menjelaskan latar belakang dokumen yang dipersoalkan.
Penetapan Status Tersangka
Menjelang akhir 2025, pihak Bareskrim resmi menetapkan Hellyana sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggunaan ijazah palsu. Penetapan ini menandai babak baru dalam proses hukum yang sudah bergulir sejak beberapa bulan sebelumnya.
Surat penetapan tersangka dicatat dengan nomor dan tanggal tertentu yang menunjukkan tanggal formal penetapan oleh penyidik. Dengan status ini, Hellyana kini menghadapi kemungkinan ancaman pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku, termasuk pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta aturan di bidang pendidikan tinggi dan sistem pendidikan nasional.
Tuduhan Hukum yang Dihadapi
Hellyana disangkakan beberapa pasal hukum, antara lain Pasal 263 dan/atau Pasal 264 KUHP yang mengatur tentang pemalsuan surat dan akta autentik. Selain itu, ia juga dikenai pasal terkait penggunaan gelar akademik yang tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
Dugaan pelanggaran ini bukan sekadar soal administratif, tetapi juga menyentuh ranah hukum pidana yang dapat berpengaruh pada karier politik dan masa depan Hellyana sebagai pejabat publik.
Reaksi Politik dan Publik
Kasus yang menimpa Hellyana mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk partai politik tempatnya bernaung. Sejumlah kader masih enggan memberi komentar terbuka terkait status tersangka yang kini dihadapinya, mengingat fokus internal partai tengah tertuju pada agenda lain seperti muktamar nasional.
Namun perdebatan di ranah publik tetap berlangsung, terutama terkait integritas pejabat publik dalam menjalankan amanah dan kewajiban moral sebagai teladan masyarakat.
Dampak Bagi Karier dan Kepercayaan Publik
Penetapan Hellyana sebagai tersangka memiliki implikasi bagi karier politiknya. Sebagai wakil gubernur, kasus hukum ini berpotensi mencoreng citra kepemimpinan daerah serta memengaruhi persepsi publik terhadap pejabat dan tata kelola birokrasi di Bangka Belitung.
Kasus ini juga mengingatkan akan pentingnya akuntabilitas dan verifikasi dokumen akademik, apalagi bagi pejabat publik yang memegang jabatan strategis dalam pemerintahan. Publik kini mengamati proses hukum ini demi menegakkan prinsip keadilan dan transparansi.
Pelajaran dari Kasus Hellyana
Kasus Hellyana menjadi pengingat bahwa kesuksesan politik harus dibangun atas dasar integritas dan kepatuhan hukum. Penggunaan dokumen resmi, terutama ijazah dan sertifikat pendidikan, merupakan bagian penting dari akuntabilitas pejabat publik.
Publik menuntut proses hukum berjalan adil, transparan, dan tidak memihak. Ke depan, kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi pejabat lain mengenai pentingnya ketelitian dan kejujuran dalam administrasi pendidikan maupun dokumen resmi.
rio saputra
