fiani gibson
Tito Dorong Pencairan Dana Rp 20 Miliar
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka blokir anggaran sebesar Rp 20 miliar. Dana ini merupakan alokasi APBN untuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang disiapkan bagi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pemulihan pasca bencana dengan pimpinan DPR RI, kementerian/lembaga, hingga kepala daerah terdampak di Aceh, Tito menyampaikan pentingnya dana ini. Ia menekankan bahwa meski jumlahnya tidak banyak, pencairan Rp 20 miliar sangat berarti untuk kelancaran pengiriman praja IPDN ke wilayah terdampak bencana.
Tujuan Pengiriman Praja IPDN ke Wilayah Bencana
Dana yang diblokir akan digunakan untuk mendukung mobilitas Praja IPDN di daerah terdampak bencana. Rencananya, praja akan membantu menghidupkan kembali pemerintahan daerah kabupaten hingga kecamatan yang sempat lumpuh akibat bencana.
Tito menjelaskan bahwa setelah daerah pertama selesai, praja akan digeser ke wilayah lain yang juga terdampak cukup berat, khususnya Aceh Utara. “Tugas mereka utama adalah satu bulan, mulai tanggal 3 Januari nanti,” ucap Tito.
Selain itu, praja juga bertugas membersihkan kantor pemerintahan desa yang masih tertutup lumpur. Tito menekankan pentingnya memastikan kantor desa dan dinas bisa kembali digunakan.
Sinergi dengan TNI dan Polri
Pengiriman Praja IPDN akan bekerja sama dengan personel TNI dan Polri yang telah ditugaskan di wilayah terdampak, khususnya Aceh Tamiang. Di lokasi tersebut, hampir 3.000 personel TNI dan lebih dari 1.000 anggota kepolisian sudah berada.
Tito menyebut bahwa sebanyak 1.100 Praja IPDN tingkat 4 akan diterjunkan. Program ini dianggap sebagai bagian dari kurikulum pendidikan praja sekaligus pengalaman lapangan seperti KKN (Kuliah Kerja Nyata).
Jumlah Praja dan Jadwal Penugasan
Secara total, Mendagri Tito akan mengirimkan 1.054 Praja IPDN ke daerah terdampak bencana. Pengiriman dijadwalkan mulai 3 Januari 2026, dengan durasi tugas selama satu bulan. Praja akan fokus di wilayah paling berat terdampak, yaitu Aceh Tamiang dan Aceh Utara.
Menurut Tito, kategori daerah terdampak berat didasarkan pada jumlah desa yang tersapu banjir, mencapai 22 desa. Aceh menjadi wilayah dengan jumlah desa hanyut terbanyak, diikuti Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Dampak Bencana pada Layanan Pemerintahan
Tito menekankan bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kewajiban untuk menghidupkan kembali pemerintahan desa yang tidak beroperasi akibat bencana. Layanan administrasi di Aceh tercatat paling terdampak.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Langsa sepenuhnya tidak berjalan. Praja IPDN akan membantu memulihkan fungsi pemerintahan di kantor desa dan balai dinas yang tertutup lumpur.
Fokus Pemulihan dan Rehabilitasi
Tugas utama praja tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga administratif. Mereka akan membantu menjalankan kembali kegiatan pemerintahan lokal yang sempat lumpuh.
Kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan dan rehabilitasi pasca bencana. Selain membersihkan kantor dan gedung pemerintahan, praja juga berperan memfasilitasi layanan publik agar masyarakat dapat kembali mendapatkan pelayanan administrasi secara normal.
Signifikansi Dana dan Dukungan Pemerintah
Pencairan dana Rp 20 miliar menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran program ini. Tito meminta dukungan penuh dari Menkeu agar proses administrasi dapat diselesaikan tepat waktu.
Dana ini akan digunakan untuk kebutuhan logistik, transportasi, dan operasional praja selama sebulan. Tito menegaskan bahwa meski jumlah dana tidak besar, pencairannya memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan program.
Kesimpulan
Pencairan Rp 20 miliar yang diblokir menjadi krusial bagi kelancaran program pengiriman 1.054 Praja IPDN ke wilayah terdampak bencana di Sumatera, khususnya Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Langkah ini tidak hanya memastikan mobilitas praja, tetapi juga membantu memulihkan layanan pemerintahan yang sempat lumpuh.
Program ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun aparatur negara yang tanggap, terampil, dan siap menghadapi tantangan di lapangan. Selain membantu administrasi pemerintahan, praja juga mendapatkan pengalaman nyata tentang koordinasi lapangan, penanganan darurat, dan kerja sama antarinstansi, yang akan meningkatkan kompetensi mereka secara signifikan.
Dengan dukungan penuh dari Kementerian Keuangan dan pihak terkait, pencairan dana ini diharapkan mempercepat pemulihan pasca bencana, memulihkan pemerintahan desa, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat di Sumatera. Keberhasilan program ini menjadi bukti bahwa kombinasi pendidikan, pengalaman lapangan, dan dukungan finansial yang tepat akan menghasilkan aparatur negara yang siap menghadapi masa depan dengan profesionalisme dan dedikasi tinggi.
rio saputra
