riski wisna
Pemerintah Indonesia kembali menjadi sorotan publik di awal tahun 2026 setelah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, menetapkan target percepatan penyelesaian Bendungan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Dalam berbagai pernyataannya yang viral di media sosial dan pemberitaan nasional, Dody menegaskan bahwa proyek strategis ini harus dapat diselesaikan dalam dua tahun ke depan — jauh lebih cepat dibandingkan estimasi semula yang mencapai tiga tahun atau bahkan lebih panjang lagi.
Latar Belakang Menteri Pembangunan Bendungan Riam Kiwa
Bendungan Riam Kiwa merupakan proyek infrastruktur yang dirancang sebagai bagian dari solusi jangka panjang untuk mengatasi permasalahan banjir tahunan dan kekeringan di wilayah selatan Kalimantan. Area tersebut sering dilanda banjir besar, terutama di kawasan Kabupaten Banjar dan sekitarnya, akibat tingginya intensitas hujan dan kapasitas sungai yang tidak mampu menampung debit air secara efektif. Proyek ini juga diharapkan dapat menciptakan manfaat lain, seperti penyediaan air irigasi yang lebih stabil bagi pertanian lokal, sumber air baku untuk kebutuhan masyarakat, serta potensi energi terbarukan di masa depan.
Menurut pernyataan resmi Kementerian PUPR, bendungan ini ditargetkan mampu mengurangi potensi banjir tahunan hingga sekitar 70 persen di wilayah aliran Sungai Martapura — sungai utama yang memicu banjir berulang di beberapa kabupaten Kalsel.
Permintaan Menteri Percepatan Penyelesaian
Pernyataan Menteri PU yang kemudian viral di media sosial dan berbagai kanal berita lokal menunjukkan bahwa pemerintah ingin mempercepat pembangunan bendungan ini hingga selesai dalam dua tahun, bukan tiga tahun seperti estimasi awal. Walaupun detil administratif belum sepenuhnya dipublikasikan oleh pemerintah pusat, berbagai unggahan, termasuk dari akun penayangan video VP dan media sosial resmi, menegaskan bahwa Dody Hanggodo secara eksplisit meminta percepatan waktu tersebut untuk menjawab urgensi kebutuhan masyarakat Kalsel akan mitigasi banjir.
Dalam konteks ini, target dua tahun menjadi momentum strategis untuk menunjukkan komitmen pemerintah terhadap proyek-proyek prioritas nasional, terutama infrastruktur yang berdampak langsung pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Peningkatan target percepatan ini juga menunjukkan bagaimana Kementerian PU mencoba mengefektifkan proses perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan konstruksi melalui koordinasi lintas pihak — baik pemerintah daerah, pusat, serta mitra swasta atau kerja sama pemerintah-swasta (KPBU) bila perlu.
Manfaat Sosial dan Ekonomi Bagi Daerah
Jika berhasil diselesaikan dalam waktu dua tahun sesuai target Menteri PU, bendungan Riam Kiwa diyakini membawa dampak positif yang luas:
- Pengendalian Banjir Lebih Efektif
Dengan kapasitas penampungan yang memadai, aliran Sungai Martapura akan lebih terkontrol sehingga frekuensi banjir besar yang merusak infrastruktur, permukiman, dan lahan pertanian dapat ditekan secara signifikan. - Ketahanan Air dan Irigasi
Bendungan ini akan menjadi sumber air irigasi yang penting untuk lahan pertanian di Kabupaten Banjar dan Barito Kuala, yang dapat mendukung produksi pangan lokal dan kesejahteraan petani setempat. - Air Baku dan Energi Potensial
Selain irigasi, keberadaan bendungan dapat menyediakan sumber air baku yang lebih stabil untuk kebutuhan rumah tangga dan pertanian. Ada juga potensi konversi menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di masa depan, meski realisasinya membutuhkan studi lanjutan. - Peningkatan Keselamatan dan Stabilitas Sosial
Dengan minimnya kejadian banjir besar, risiko terhadap kehidupan masyarakat akan berkurang — mulai dari kerugian material hingga gangguan aktivitas ekonomi dan pendidikan.
Tantangan dalam Percepatan
Menetapkan target penyelesaian dua tahun tentu tidak mudah. Ada beberapa tantangan signifikan yang harus diatasi:
- Pembebasan Lahan dan Dampak Sosial:
Pengadaan lahan untuk bendungan sering menjadi tantangan di banyak proyek infrastruktur besar di Indonesia. Proses pembebasan lahan harus dilakukan secara adil dan transparan agar tidak menimbulkan konflik sosial yang dapat menghambat proyek. - Pendanaan dan Pembiayaan:
Proyek sebesar bendungan Riam Kiwa memerlukan pendanaan besar. Meskipun Kementerian PU sudah mendapatkan tambahan anggaran signifikan untuk beberapa program prioritas pada 2026 — termasuk irigasi dan infrastruktur air — namun pengelolaan dana yang baik tetap krusial untuk memenuhi target percepatan. - Koordinasi Lintas Instansi:
Proyek sebesar ini membutuhkan sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai lembaga terkait untuk memastikan perencanaan teknis, dampak lingkungan, dan aspek sosial terpenuhi tanpa hambatan birokrasi yang berarti.
Reaksi Publik dan “Viral”
Target baru penyelesaian bendungan Riam Kiwa menjadi viral karena area dampaknya yang sangat luas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kalsel. Di media sosial, warganet Kalimantan Selatan ramai memperbincangkan janji tersebut — sebagian menyambut optimis sebagai jawaban atas banjir yang telah berlangsung puluhan tahun, namun sebagian lain juga mempertanyakan apakah target dua tahun realistis mengingat kompleksitas proyek.
Tidak jarang video pernyataan Menteri PU dibagikan ulang dengan komentar yang mencerminkan harapan besar sekaligus skeptisisme publik terhadap kemampuan pemerintah mencapai target percepatan tersebut.
Kesimpulan
Permintaan Menteri PUPR Dody Hanggodo untuk menyelesaikan Bendungan Riam Kiwa dalam dua tahun mencerminkan pentingnya proyek ini sebagai solusi strategis terhadap banjir dan ketahanan air di Kalimantan Selatan. Target percepatan ini sekaligus menjadi tolok ukur komitmen pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang terdampak langsung. Selama tantangan seperti pembebasan lahan, pendanaan, dan koordinasi lintas instansi dapat dikelola dengan baik, penyelesaian bendungan ini dalam dua tahun dapat menjadi contoh keberhasilan percepatan infrastruktur besar di Indonesia.
rio saputra
